Posted by: pu3luvesetia | April 15, 2009

Buat Apa Sekolah?

Seorang ibu berkata pada anaknya” nak kalau sudah besar kamu harus jadi pegawai negeri sipil (PNS) biar hidupmu tidak susah, jangan meniru bapak dan ibumu yang tiap hari harus jualan sayur kepasar, biar bapak dan ibu saja yang bodoh dan susah cari uang liat tetangga kita itu sekolahannya tinggi coba lihat hidupnya enak kamu harus mencontoh dia” . Sementara dilain pihak seorang ibu berkata ” buat apa sekolah tinggi-tinggi ? dokter sudah ada, menteri sudah ada, guru banyak, presiden sudah ada, mendingan uang sekolahmu dibelikan sapi biar beranak-pinak lebih jelas hasilnya dari pada harus dibayarkan untuk sekolah, coba lihat si lukman itu sekolah jauh-jauh tapi setelah selesai nganggur dan akhirnya sekarang jadi sopir anggutan..” !

Sadar atau tidak, ditingkatan masyarakat opini yang terbangun mengenai dunia pendidikan (sekolah) seperti yang diilustrasikan diatas. Masyarakat menilai bahwa salah satu alat keberhasilan seseorang bersekolah adalah sejauh mana dia mampu membawa dirinya pada status social yang tinggi dimasyarakat indikasinya adalah apakah seseorang itu bekerja dengan berpenampilan elegan (berdasi, pake sepatu mengkilap, dan membawa tas kantor) atau tidak, dan apakah seseorang tersebut bisa kaya dengan pekerjaannya? Kalau seseorang yang telah menempuh jenjang pendidikan (SLTA, D1, D2, D3, S1, S2, dan S3) lulus dan setelah itu menganggur maka dia telah gagal bersekolah. Hal semacam inilah yang sering ditemui di masyarakat kita.

Mencermati hal diatas, apakah memang praktek-praktek pendidikan yang selama ini dijalani ada kesalahan proses?, mengapa dunia pendidikan belum bisa memberikan pengaruh pencerahan ditingkatan masyarakat, lantas apa yang selama ini dilakukannya oleh dunia pendidikan kita? kalaupun yang diopinikan masyarakat itu adalah kesalahan berpikir, mengapa kualitas pendidikan di Indonesia tidak lebih baik dari negara lainnya, bukankah setiap hari upaya perbaikan pendidikan terus dilakukan mulai dari seminar sampai dengan pembuatan undang-undang system pendidikan nasional? Atau inilah yang dimaksud oleh Ivan Ilich bahwa “SEKOLAH itu lebih berbahaya daripada nuklir. Ia adalah candu! Bebaskan warga dari sekolah.”

Jelasnya pendidikan (sekolah) bukanlah suatu proses untuk mempersiapkan manusia-manusia penghuni pabrik, berpenampilan elegan apalagi hanya sebatas regenerasi pegawai negeri sipil (PNS), tapi lebih dari itu adalah pendidikan merupakan upaya bagaimana memanusiakan manusia. Tentunya proses tersebut bukan hal yang sederhana butuh komitmen yang kuat dari setiap komponen pendidikan khusunya pemerintah bagaimana memposisikan pendidikan sebagai inventasi jangka panjang dengan produk manusia-manusia masa depan yang hadal, kritis dan bertanggung jawab. Kalau dunia pendidikan hanya diposisikan sebagai pelengkap dunia industri maka bisa jadi manusia-manusia Indonesia kedepan adalah manusia yang kapitalistik, coba perhatikan menjelang masa-masa penerimaan siswa/mahasiswa tahun ajaran baru dipinggir jalan sering kita temukan mulai dari spanduk, baliho, liflet, brosur, pamlet dan stiker yang bertuliskan slogan yang kapitalistik seperti ” lulus dijamin langsung kerja, kalau tidak uang kembali 100%, adapula yang bertuliskan “sekolah hanya untuk bekerja, disini tempatnya” apalagi banyaknya sekolah-sekolah yang bergaya industri semakin memperparah citra dunia pendidikan yang cenderung lebih berorientasi pada pengakumulasian modal daripada pemenuhan kualitas pelayanan akademik yang diberikan. Akhirnya terlihat dengan jelas bagaimana mutu SDM Indonesia yang jauh dari harapan seperti dilaporkan oleh studi UNDP tahun 2000 yang menyatakan bahwa Human Development Indeks (HDI) Indonesia menempati urutan ke 109 dari 174 negara atau data tahun 2001 menempati urutan ke 102 dari 162 negara.

Jadi, tidak mengherankan kalau ditingkatan masyarakat memandang dunia pendidikan (sekolah) sampai hari ini seperti layaknya sebagai institusi penyalur pegawai negeri sipil (PNS) indikasi dari pandangangan tersebut bisa dilihat bagaimana animo masyarakat yang cukup tinggi ketika pembukaan pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) seolah-olah status/gelar akademik yang mereka capai (D1,D2,D3,S1,S2, dan S3) hanya cocok untuk kerja-kerja kantoran (PNS) hal inipun merupakan salah satu faktor yang menyebabkan tingkat pengangguran kaum terdidik setiap tahunnya bertambah sebab kesalahan motiv sekolah sebagai akibat dari prilaku sekolah yang kapitalistik akhirnya banyak melahirkan kaum terdidik yang bermentalitas “Gengsi gede-gedean”

Beberapa hal diatas setidaknya menjadi renungan bagi dunia pendidikan kita bahwa pendidikan bukanlah sesederhana dengan hanya mengupulkan orang lantas diceramahi setelah itu pulang kerumah mengerjakan tugas besoknya kesekolah lagi sampai kelulusan dicapainya (sekolah berbasis jalan tol), kalau aktivitas sekolah hanya monoton semacam ini maka pilihan untuk bersekolah merupakan pilihan yang sangat merugikan akan tetapi kalau proses yang dijalankannya tidak seperti sekolah jalan tol maka pilihan untuk beinvestasi di dunia pendidikan dengan jalan menyekolahkan anak-anak kita merupakan pilihan yang sangat cerdas. Oleh sebab itu sudah saatnya dunia pendidikan kita mereformasi diri secara serius khusunya bagaimana pembelajaran di sekolah itu bisa dijalankan melalui prinsip penyadaran kritis sehingga melalui kekuatan kesadaran kritis bisa menganalisis, mengaitkan bahkan menyimpulkan bahwa persoalan kemiskinan, pengangguran, dan lainnya merupakan persoalan system bukan karena persoalan jenjang sekolah. Inilah yang seharusnya menjadi muatan penting untuk diinternalisasikan disetiap diri siswa.

Selain itu, mengembalikan kepercayaan masyarakat bahwa sekolah itu tidak sekedar tahapan untuk bekerja kantoran menjadi salah satu agenda dunia pendidikan yang harus segera dilakukan sehingga masyarakatpun bisa memahami secara holistik untuk apa pendidikan itu dilahirkan. Agenda semacam ini akan bisa dijalankan secara baik kalau masing-masing insitusi pendidikan bertindak secara fair bagaimana proses penerimaan siswa baru tidak lagi memakai slogan yang menyesatkan. Mempertahankan sekolah yang kapitalistik sama saja menggerogoti minat dan motivasi masyarakat untuk turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Posted by: pu3luvesetia | April 15, 2009

Bila Orang Kaya Menyerbu Sekolah Negeri,

Ibu saya kebetulan memiliki 2 sekolah menengah di Kota Depok, Jawa Barat. Satu sekolah di jenjang SLTP & SMU dan dibangun sejak tahun 1984, kemudian satu lagi baru 3 tahun berdiri dan berada di jenjang TK-SD-SLTP-SMU & SMK Broadcast pertama di Indonesia, keduanya berstatus “Disamakan”. Sebagai anaknya, saya tentu diminta untuk selalu ikut “bergabung” mengurusi management kedua sekolah ini sehari-harinya meskipun saya masih berstatus mahasiswi walau Insya Allah akan lulus sebentar lagi.

Banyak hal yang saya pelajari dan saya perhatikan mengenai masalah-masalah pendidikan. Salah satu yang saya perhatikan adalah mengenai pola pikir masyarakat terhadap sekolah yang dinamakan “Sekolah Negeri”.

Sekolah Negeri pada dasarnya seperti yang kita ketahui adalah sekolah yang semua penyelenggaraannya diadakan oleh dan atas dana dari Pemerintah Dari mulai biaya pembangunan gedung, penyediaan fasilitas, biaya belanja ATK, pembayaran listrik, telefon, gaji guru dan karyawan yang semua adalah PNS. Di negara lain pun sekolah negeri adalah milik pemerintah dan semua dana berasal dari pemerintah.

Sekolah swasta pada dasarnya adalah dibangun untuk membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan bagi anak-anak bangsa ini, membantu dalam menyediakan daya tampung, membantu mengurangi Anggaran Pengeluaran/Belanja Pendidikan dari mulai anggaran gaji guru, anggaran sarana prasarana sekolah, dan lain-lainnya.

Sekolah Negeri karena dibiayai oleh pemerintah SEHARUSNYA, layaknya negara-negara lain-khususnya negara maju, GRATIS/ BEBAS BIAYA bagi semua siswanya. Kalau pun kita harus membayar selayaknya tidaklah besar jumlahnya, sekedar membantu kesejahteraan guru atau pengembangan SDM pengajar dan para siswa atau operasional seadanya.

Sementara Swasta, Karena semua bantuan tadi memerlukan banyak biaya dan biaya ini datangnya dari pemilik sekolah, tentu tidaklah heran apabila untuk bisa menikmatinya siswa harus membayar sejumlah biaya yang besarnya bervariasi tergantung keadaan sekolahnya. Sekolah swasta ini hadir dengan berbagai macam keadaan untuk melayani masyarakat dari yang berpenghasilan rendah menengah sampai yang berpenghasilan tinggi.

Sekolah Negeri karena berbiaya rendah seharusnya ditujukan bagi siswa dari masyarakat/keluarga yang berpenghasilan KECIL, baik bagi mereka yang mempunyai intelegensia tinggi sampai yang tergolong biasa-biasa saja! Sementara bagi mereka yang berpenghasilan tinggi, diharapkan masuk ke sekolah-sekolah swasta!

TAPI APA YANG TERJADI?! Semakin hari semakin bisa kita lihat, dan diantara anda pasti ada pula yang merasakan, bahwa saat ini justru sebagian besar dari masyarakat kita berpola pikir “NEGERI MINDED”..apa pula istilah itu? “NEGERI MINDED” menurut kami adalah pola pikir yang terbentuk dalam benak masyarakat, baik yang kaya maupun miskin, dimana mereka menganggap bahwa sekolah negeri is the best, is everything, so proudly. Akan sangat membanggakan apabila anak-anak mereka bisa diterima di dalam sekolah negeri.

Pola pikir semacam itu terasa kental sekali pada masyarakat yang akan memasuki jenjang pendidikan khususnya SLTP dan SMU! Bahkan yang di Universitas sekalipun!

Semua orang berbondong-bondong menyerbu kesana. Termasuk yang kaya sekalipun! Bangku yang seharusnya bisa diisi oleh semua siswa yang orang tuanya tidak mampu, ikut diperebutkan oleh mereka yang mampu secara finansial.

Keadaan lebih diperburuk dengan adanya KOLUSI dan NEPOTISME.

Kami menemukan di lapangan/banyak sekolah negeri dimana banyak orang tua siswa yang rela untuk menyogok Jutaan Rupiah agar bisa masuk kesana. (disini saya bicara 5-10 juta rupiah seperti kenyataan yang kami temukan di lapangan dan SPP sekitar Rp 150.000,-)! Yang resmi diterima saja dikenakan uang masuk sekitar 2-3 juta per siswa! Padahal uang 2-10 juta itu bisa digunakan untuk bersekolah di swasta yang notabene fasilitasnya lebih lengkap.

Sekarang kalau sekolah negeri penuh dengan siswa dengan orang tua berpenghasilan tinggi, lalu akan pergi kemana mereka yang tidak mempunyai uang? sekolah mana yang tersisa buat mereka? swasta? semurah-murahnya swasta seharusnya Negeri jauh lebih murah karena alasan pembiayaan pemerintah tadi! Akankah kita/anda sekalian tega membiarkan mereka sudah jatuh tertimpa tangga pula?

Saya ingat perkataan ibu saya yang demikian,”Kalau orang tuanya jadi tukang bakso, anaknya boro-boro jadi juragan bakso, yang ada jadi lebih buruk dari tukang bakso! Karena boro-boro mau lebih maju, sekolah saja tidak dapat tempat!”

Alasan klasik mereka yang masuk sekolah negeri adalah kebanyakan mengatakan bahwa mutu pendidikan disana lebih baik. Siapa bilang demikian? anda bisa melihat kenyataan contohnya di sekolah-sekolah swasta khususnya yang elit di Jakarta, misalnya, Pelita Harapan, Al Izhar, Santa Ursula, dll… Lulusan mereka hampir semuanya bagus-bagus, bahkan kalau indikator yang anda pakai adalah NEM (sekarang nilai UAN), justru nilai tertinggi seringkali didapat oleh siswa swasta. Begitu pula di Universitas Swasta, banyak lulusannya yang menjadi orang berhasil.

Negeri atau Swasta tidak masalah. Semua itu tergantung diri masing-masing, apakah mereka MAU belajar dengan baik atau tidak.

Oleh karena itu, saya menghimbau kepada Anda semua yang kira-kira berpenghasilan yang cukup untuk membiayai anak-anak Anda ke sekolah swasta, sekolahkanlah mereka di sekolah swasta. Berikanlah kesempatan bagi mereka yang kurang beruntung untuk bisa ikut merasakan dan menikmati pendidikan seperti Anda dan anak Anda semua. Dengan demikian anda turut secara nyata membantu proses pencerdasan bangsa ini.

Posted by: pu3luvesetia | March 19, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Categories